“Untuk itu, peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada. Tentunya peta kebencanaan itu harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga langkah antisipasi dengan pemetaan-pemetaan yang dibuat bisa berjalan lebih optimal,” ujar Supardi.
Ketua DPRD Sumbar ini pun meminta, agar gubernur dapat melakukan evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, baik itu sektor pertambangan hingga perkebunan.
Eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya bencana alam.
“Dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” tuturnya.
Supardi menyoroti maraknya pembangunan yang terletak di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya di kawasan Lembah Anai.
“Dari awal semua telah memprediksi, DAS Lembah Anai yang dibangun berbagai wahana dan tempat usaha nantinya akan dipenuhi oleh debit air jika curah hujan tinggi. Akhirnya sekarang dampaknya dirasakan, jalan pada daerah itu putus karena terjagan banjir,” ulasnya.