Sumbarkita – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bergerak cepat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (10/10/2026) malam. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan terdampak sekaligus memastikan penanganan terhadap warga berjalan dengan baik.
Dua lokasi yang dikunjungi Muharlion adalah Perumahan Lumin Park dan Kampung Apa. Kedua kawasan tersebut kembali dilanda banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak Sabtu (10/10/2026) siang hingga menyebabkan aliran sungai meluap ke permukiman warga.
Dalam peninjauan itu, Muharlion menyoroti perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga menyentuh akar persoalan banjir yang berulang. Ia menilai, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sementara upaya pencegahan perlu dirancang agar kejadian serupa tidak terus berulang di kawasan yang sama.
“Debit air yang cukup tinggi dan curah hujan lebat membuat aliran meluap hingga masuk ke Perumahan Lumin Park serta Kampung Apa. Kawasan ini sebelumnya juga terdampak banjir pada November 2025,” ujarnya kepada Sumbarkita, Minggu (11/10/2026).
Ia melanjutkan, proses evakuasi warga terdampak di kedua lokasi telah berlangsung sejak Sabtu (10/10/2026) malam. Ia menyebut sebagian besar warga berhasil dievakuasi oleh tim gabungan ke tempat yang lebih aman.
“Sebagian besar masyarakat di lokasi banjir sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan ke tempat yang lebih aman,” katanya.
Ia menilai, penanganan banjir tidak boleh berhenti setelah air surut dan warga kembali ke rumah masing-masing. Pengalaman banjir berulang di sejumlah kawasan Kota Padang harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat mitigasi, memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, serta menata kawasan rawan bencana secara lebih terukur.
Pengerukan Sungai hingga Pembangunan Sabodam
Sebagai langkah jangka pendek, Muharlion mendorong instansi terkait segera menangani sedimentasi dan melakukan pengerukan lumpur di sepanjang aliran sungai yang membutuhkan penanganan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membantu meningkatkan kapasitas tampung aliran air, dengan tetap memperhatikan kondisi sungai dan kajian teknis.
“Langkah darurat yang perlu segera dilakukan adalah pengangkatan sedimentasi sungai dengan pola yang tepat agar kapasitas tampung air meningkat,” tuturnya.
Selain penanganan darurat, ia juga mendorong langkah jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Salah satunya pembangunan sabodam di kawasan hulu sungai untuk menahan material dan mengendalikan aliran air sebelum mencapai permukiman di bagian hilir.
“Kami menargetkan pembangunan sabodam di area hulu sungai untuk menahan laju air bah dari atas agar tidak langsung menerjang kawasan permukiman di bawah,” ungkapnya.
Menurut Muharlion, upaya pengendalian banjir memerlukan perencanaan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Penanganan aliran sungai perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur, pengawasan kawasan rawan, dan kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana.
Ia menyebut usulan pembangunan infrastruktur penahan banjir telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Realisasi rencana tersebut, menurutnya, perlu dikawal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, perencanaan teknis, dan ketersediaan anggaran.
Di luar pembangunan fisik, Muharlion menilai evaluasi tata ruang menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko banjir. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengaturan garis sempadan sungai melalui revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga pembangunan di kawasan rawan dapat dikendalikan secara lebih tegas.
Ia mengusulkan adanya batasan pembangunan yang lebih ketat di sekitar sungai. Muharlion bahkan menyarankan jarak minimal 100 meter dari tepi sungai sebagai salah satu opsi pembatasan pembangunan demi melindungi keselamatan masyarakat.
“Harus ada batasan tegas, misalnya jarak minimal 100 meter dari sungai tidak boleh lagi diterbitkan izin bangunan dalam bentuk apa pun,” katanya.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan agar kebijakan pembangunan perkotaan semakin memperhitungkan ancaman banjir. Penetapan garis sempadan dan batas pembangunan nantinya perlu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik sungai, serta kajian teknis masing-masing kawasan.
Muharlion juga meminta pemerintah kota mengevaluasi kembali pemetaan zona rawan bencana, terutama permukiman yang berulang kali terdampak banjir. Evaluasi diperlukan untuk menentukan bentuk perlindungan yang paling tepat bagi masyarakat, baik melalui pembenahan lingkungan, penguatan infrastruktur, maupun opsi relokasi apabila suatu kawasan dinilai memiliki risiko yang tidak dapat dikurangi secara memadai.
“Masyarakat yang tinggal di zona bahaya perlu ditawarkan opsi relokasi ke lokasi baru yang lebih layak dan bebas bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, penegakan aturan tata ruang juga perlu menjadi perhatian. Penerbitan izin pembangunan harus mempertimbangkan ketentuan sempadan sungai dan risiko bencana, sementara setiap pelanggaran perlu ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
DPRD Kawal Program Penanggulangan Banjir
Muharlion menegaskan DPRD Kota Padang akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran untuk penanganan serta pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pengawalan tersebut diperlukan agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Ia berharap penanganan banjir di Kota Padang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari respons darurat, pemulihan kawasan terdampak, perbaikan sistem pengendalian air, hingga evaluasi tata ruang dan pengawasan pembangunan.
Banjir yang kembali melanda Perumahan Lumin Park dan Kampung Apa menjadi pengingat bahwa penanganan bencana membutuhkan langkah cepat sekaligus perencanaan yang berkelanjutan. Respons terhadap warga terdampak harus berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko agar masyarakat tidak terus menghadapi ancaman yang sama setiap kali hujan lebat mengguyur Kota Padang.
“Kami di DPRD akan memastikan seluruh program mitigasi dan penanggulangan banjir ini terkawal dengan baik demi keamanan warga Padang,” imbuhnya.
