Sumbarkita – DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan delapan misi utama pembangunan dan sembilan program pemulihan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan lembaga legislatif akan terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat realisasi program pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang nyaman, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat.
Menurutnya, penguatan ketahanan bencana menjadi salah satu prioritas utama mengingat Kota Padang berada di kawasan yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
“DPRD memprioritaskan penguatan budaya sadar bencana melalui pembenahan jalur evakuasi dan simulasi berkala untuk meningkatkan kapasitas masyarakat,” kata Muharlion dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan normalisasi sungai serta perlindungan kawasan resapan air untuk mengurangi risiko banjir. Pengendalian alih fungsi lahan dan penataan lingkungan hidup disebut menjadi agenda penting yang perlu dilakukan secara bersama antara legislatif dan eksekutif.
Di sektor kebersihan, DPRD meminta perubahan pola pengelolaan sampah agar tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan.
“Pengelolaan sampah harus beralih dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi pengurangan, pemilahan, serta daur ulang yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Pada bidang ekonomi, DPRD menyoroti pentingnya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kemampuan pemasaran, serta penguatan daya saing produk lokal.
DPRD juga mendorong percepatan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui percepatan penanganan stunting, peningkatan mutu pendidikan, serta pelatihan tenaga kerja.
Terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi polemik setiap tahun, DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan pembangunan sekolah negeri baru sekaligus mengoptimalkan peran sekolah swasta.
“Masalah ketidakmerataan PPDB kami dorong penyelesaiannya melalui alokasi pembangunan sekolah negeri baru dan pembinaan sekolah swasta,” tutur Muharlion.
Di sektor pariwisata, DPRD mendorong peningkatan kualitas destinasi wisata, promosi kuliner khas daerah, serta penyelenggaraan agenda budaya Minangkabau secara berkelanjutan.
Selain itu, DPRD memastikan dukungan anggaran melalui APBD untuk program pembinaan karakter generasi muda dan upaya penanganan tawuran serta penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan di Kota Padang.
