Sumbarkita – Dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat respons positif dari Pemerintah Kota Payakumbuh. Salah satu program yang disiapkan adalah dukungan pembiayaan sekitar Rp115 miliar bagi 38.000 UMKM di Sumatera Barat.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menilai penguatan akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk lokal menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026). Menurut Zulmaeta, dukungan lintas pemerintahan diperlukan agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.
“Penguatan UMKM membutuhkan dukungan bersama, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pasar. Kami berharap berbagai fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha,” kata Zulmaeta.
Ia berharap dukungan pembiayaan dan pembinaan yang berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan bisnisnya.
“Dengan dukungan permodalan, pendampingan, dan akses pasar yang semakin luas, kami berharap UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Dukungan Pembiayaan dan Target UMKM Naik Kelas
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong penyediaan fasilitas usaha agar pelaku UMKM dapat meningkatkan skala bisnis dan naik kelas. Dukungan tersebut mencakup akses pembiayaan, kemudahan perizinan, pendampingan, serta perluasan pasar.
“Orang Sumatera Barat sudah pandai berdagang. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Helvi.
Kementerian UMKM juga mendorong perluasan skema pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, dukungan pembiayaan tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara optimal dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
Pemerintah turut menargetkan 10 persen usaha mikro dapat naik kelas melalui dukungan modal, pendampingan intensif, kemudahan perizinan, dan perluasan akses pasar. Selain itu, pengembangan ekosistem industri dilakukan melalui kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, termasuk kelapa di Kabupaten Padang Pariaman.
Helvi juga mendorong penyelenggaraan festival UMKM di Bukittinggi sebagai ruang promosi produk unggulan daerah. Langkah tersebut diharapkan memperluas pusat aktivitas ekonomi kreatif agar tidak hanya terpusat di Kota Padang.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian penting dari upaya menjaga perekonomian masyarakat, terutama setelah menghadapi bencana alam dan tekanan ekonomi global.
Mahyeldi memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sepanjang 2025. Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat hampir Rp8 triliun pada 2025, sedangkan pada 2026 nilainya disebut telah mendekati Rp6,5 triliun.
“UMKM harus terus kita perkuat karena menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Legalitas, permodalan, dan akses pasar perlu berjalan bersama agar usaha mereka semakin berkembang,” kata Mahyeldi.
