Sumbarkita – Pemerintah Kota Padang Panjang menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diikuti Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, di Aula Gedung Bappeda Sumbar, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan yang melibatkan para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan ekonomi, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah percepatan pertumbuhan di masing-masing wilayah.
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, ditegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan potensi unggulan wilayah, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi unggulan wilayahnya, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, asistensi tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi perekonomian daerah dan mengidentifikasi persoalan yang menghambat pertumbuhan. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Perencanaan pembangunan, menurut Arry, harus didukung data yang akurat, penetapan prioritas yang tepat, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil. Dengan demikian, kebijakan yang disusun tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Bagi Kota Padang Panjang, penyelarasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Penguatan sektor produktif, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan investasi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi sejumlah aspek yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, berharap kegiatan asistensi itu memperkuat keselarasan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap terbangun keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan ekonomi,” kata Allex.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi ant perangkat daerah serta penyampaian perkembangan pelaksanaan program secara berkala. Dengan mekanisme tersebut, kendala di lapangan diharapkan dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi berkelanjutan. Di tingkat daerah, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya saing, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
Penyelarasan program pembangunan diharapkan membantu Padang Panjang mengambil peran dalam upaya percepatan ekonomi Sumatera Barat, dengan memastikan potensi daerah diterjemahkan menjadi kegiatan produktif yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
