Sumbarkita – Pemerintah Kota Padang menata antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi truk angkutan barang dengan memindahkan lokasi antrean dari bahu jalan ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Truk Koto Lalang, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/10/2026).
Penataan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bandar Buat, mencegah risiko kecelakaan, serta menghindari gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat akibat antrean truk yang mengular di jalan raya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan fasilitas parkir tersebut disiapkan agar sopir truk dapat menunggu giliran pengisian solar dengan lebih aman dan nyaman. Pemanggilan antrean selanjutnya dilakukan secara digital sehingga truk tidak perlu menumpuk di sekitar SPBU.
“Truk bisa mengantri di fasilitas yang kita sediakan, mereka bisa nyaman di sini. Nanti ketika nomor antriannya ini sudah dipanggil, mereka bisa langsung datang ke SPBU secara digital. Jadi, tidak ada tumpukan antrean di jalan yang membahayakan dan mengganggu aktivitas perekonomian warga setempat,” kata Fadly.
Menurutnya, penerapan sistem antrean digital juga menjadi bagian dari upaya Pemko Padang memperkuat digitalisasi pelayanan publik dalam kerangka Padang Smart City.
“Dan tentu kita berharap kegiatan-kegiatan digitalisasi, baik dari segi pembayaran dengan perbankan (Bank Nagari khususnya) maupun digitalisasi OPD, ini sangat penting sebagai esensi dari pergerakan Kota Smart City kita untuk menjadi kota pintar dan sehat,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, menjelaskan pemindahan antrean tersebut merupakan solusi untuk mengatasi dampak antrean truk terhadap lalu lintas dan lingkungan sekitar SPBU.
“Ini kita alihkan dari yang tadinya antre di jalan menjadi antre di tempat parkir kita. Ini solusi yang kita terapkan; memang tidak menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, tetapi inilah yang bisa kita perbuat supaya masyarakat tidak lagi mengalami kendala akibat antrean truk sampai ke jalan,” kata Yudi.
Ia menjelaskan, sistem antrean menggunakan teknologi kode respons cepat (QR Code) yang disediakan melalui Bank Nagari. Kode tersebut hanya dapat digunakan satu kali dalam periode 24 jam untuk mengatur giliran pengisian solar bagi setiap sopir.
“Setiap sopir yang akan mengantre BBM mendapatkan QR yang hanya bisa dipakai satu kali dalam 24 jam. Otomatis sistem ini sudah mengurangi para pelangsir karena nomor antreannya dikeluarkan langsung oleh sistem Bank Nagari dan tidak bisa diperjualbelikan,” ujarnya.
TKP Truk Koto Lalang memiliki kapasitas statis untuk menampung 80 kendaraan. Dengan sistem keluar-masuk secara bergantian, fasilitas tersebut diperkirakan mampu melayani antrean hingga 200 kendaraan per hari.
Penerapan sistem ini mendapat sambutan positif dari para sopir truk. Salah seorang sopir truk angkutan pupuk bersubsidi, Yudi (56), mengatakan keberadaan lokasi antrean khusus membuat aktivitas pengisian solar lebih tertib.
“Sejak adanya antrean di terminal ini, urusan para sopir jadi jauh lebih terbantu dan kami tidak perlu lagi antre di tepi jalan,” kata Yudi.
Ia berharap fasilitas serupa dapat diterapkan di SPBU lain sehingga pengemudi truk memiliki tempat khusus untuk menunggu giliran pengisian BBM.
“Harapan kami fasilitas seperti ini bisa diterapkan juga di SPBU lainnya, jadi siapa yang mau isi solar wajib antre di terminal agar semuanya menjadi tertib,” ujarnya.
Dalam penerapan sistem tersebut, Pemko Padang melibatkan sejumlah pihak, antara lain kepolisian, TNI, Bank Nagari, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), serta pengelola SPBU Bandar Buat.
Pemko Padang berencana menerapkan sistem serupa di lokasi lain sebagai bagian dari pengembangan Padang Smart City, khususnya pada aspek lingkungan cerdas (smart environment), pemerintahan cerdas (smart government), dan masyarakat cerdas (smart society).
Meski demikian, Pemko Padang menegaskan bahwa penataan antrean ini berfokus pada pengendalian lalu lintas dan ketertiban pengisian BBM. Kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan ketersediaan atau kelangkaan solar, tetapi diharapkan dapat mengurangi dampak antrean terhadap masyarakat.
