Sumbarkita – Pemerintah pusat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Padang dalam percepatan pemulihan pascabencana. Kota Padang dinilai menjadi daerah percontohan di Sumatera Barat berkat progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan cepat, terstruktur, serta tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembangunan hunian tetap (Huntap) pascabencana meninjau kawasan Huntap Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).
Kunjungan itu dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, berdasarkan dasbor pemantauan Satgas pusat yang mengukur 38 indikator, Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, menunjukkan capaian yang sangat baik dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kita mengucapkan apresiasi. Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, menjadi salah satu daerah yang cukup cepat pulih pascabencana jika dilihat dari berbagai indikator. Kami di pusat memiliki dasbor yang memonitor hampir 38 indikator dan Sumbar termasuk salah satu yang cukup bagus, termasuk juga Padang,” ujarnya.
Menurut Kastorius, Kota Padang memikul tanggung jawab besar dalam pembangunan hunian tetap karena memiliki target lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target pembangunan Huntap di Sumatera Barat.
“Khusus di Padang, target pendirian Huntap cukup besar di seluruh provinsi, sebanyak 500-an unit. Seperempat dari seluruh provinsi berada di Kota Padang. Dari penjelasan yang kami terima, perencanaannya sudah sangat baik, baik dari sisi target maupun kondisi di lapangan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri terhadap semangat solidaritas Pemerintah Kota Padang. Meski menjadi salah satu daerah penerima TKD tambahan akibat terdampak bencana, Kota Padang tetap mengalokasikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp5 miliar untuk membantu pemulihan bencana di tiga kabupaten di Provinsi Aceh.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan mengungkapkan bahwa Kota Padang menerima tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Padang telah menerima TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar. Kami sudah melihat progres dan persiapannya cukup bagus. Pengadaan lahan untuk pembangunan Huntap juga dibiayai dari TKD tambahan ini. Kami mengapresiasi Pemko Padang karena mampu bersinergi dengan baik,” ujarnya.
Horas menegaskan pihaknya akan terus memantau agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan mampu mempercepat proses pemulihan yang dinantikan masyarakat.
Dalam pemantauan tersebut, tim juga meninjau pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka. Sebanyak 340 unit Huntap direncanakan dibangun di kawasan tersebut. Hingga saat ini, 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026.
Selain pembangunan Huntap, tim monitoring juga mencatat kemajuan Kota Padang dalam berbagai aspek pemulihan pascabencana, mulai dari pembangunan hunian sementara (Huntara), penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga rehabilitasi dan normalisasi sungai yang dinilai berjalan secara terintegrasi.
