Sumbarkita – Kualitas udara di Kota Padang mengalami penurunan beberapa hari belakangan akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi tetangga.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena memburuknya kualitas udara dapat berdampak terhadap kesehatan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi sebagai persoalan kesehatan masyarakat, terutama jika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara terus menurun.
“Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak,” ujar Nanda, Kamis (3/9/2026).
Nanda mengimbau kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap gangguan pernapasan, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan hingga kondisi udara membaik.
Selain mengurangi aktivitas luar ruangan, masyarakat diminta menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, dan beristirahat.
“Di tengah kondisi seperti ini, menjaga kesehatan sangat penting. Konsumsi makanan bergizi dan sehat, cukup minum, serta istirahat yang cukup. Jangan sampai kondisi udara yang buruk kemudian menimbulkan masalah kesehatan baru,” katanya.
DPRD Dorong Kajian WFH
Sebagai langkah mitigasi, DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila kualitas udara terus memburuk.
Menurut Nanda, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya mengurangi paparan langsung masyarakat dan pegawai terhadap udara yang tercemar, khususnya selama perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan.
“Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, penerapan WFH tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik serta kondisi kualitas udara berdasarkan data pemantauan yang akurat.
Sekolah Daring Bisa Jadi Alternatif
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Sumbar. Nanda meminta pemerintah daerah dan dinas terkait menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara mencapai level yang membahayakan kesehatan.
Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah menjadi pembelajaran daring untuk sementara waktu.
“Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar di sekolah, maka pembelajaran daring dapat menjadi alternatif sementara sampai kualitas udara kembali membaik,” tuturnya.
Nanda mengatakan setiap kebijakan mitigasi, baik WFH maupun pembelajaran daring, harus didasarkan pada data pemantauan kualitas udara secara berkala.
Ia juga meminta koordinasi antarinstansi pemerintah daerah diperkuat agar respons terhadap perubahan kualitas udara dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Imbauan serupa, lanjutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang turut terdampak sebaran kabut asap.
Masyarakat juga diminta tetap tenang dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
“Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita berharap kondisi kabut asap ini segera berlalu dan kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kembali normal,” pungkas Nanda.
