Sumbarkita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil pelajaran dari kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kota Pariaman.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan langkah pencegahan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Padang. Ia meminta seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat proses pengolahan hingga distribusi makanan.
“Kami mengimbau pengelola SPPG untuk sangat berhati-hati, terutama memperhatikan batas waktu antara proses memasak hingga pengantaran makanan ke sekolah,” kata Muharlion usia rapat paripurna di Kantor DPRD Padang, pada Senin (21/9/2026).
Menurut Muharlion, ketepatan waktu distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan konsumsi harian para siswa.
”Ada jeda waktu ideal yang harus dipatuhi. Jika makanan disajikan melewati batas jam aman, risiko keracunan pada anak-anak sangat tinggi,” ujar Muharlion.
Selain aspek waktu, kualitas dan kebersihan bahan baku makanan juga menjadi poin vital yang wajib diperhatikan oleh setiap pengelola SPPG.
”Bahan baku yang digunakan harus steril dan sesuai dengan standar ketentuan gizi yang telah ditetapkan,” tutur Muharlion.
Ia meminta penanggung jawab SPPG dan tenaga gizi terampil untuk mengawasi seluruh rantai pasok dan olahan dapur secara berkala.
”Pengawasan internal oleh Kepala SPPG dan tenaga gizi sangat kami harapkan demi menjamin keamanan mutu makanan,” ucap Muharlion.
Pengawasan ketat ini bertujuan untuk melindungi keselamatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama program MBG.
Muharlion menambahkan bahwa kelalaian prosedur tidak hanya membahayakan kesehatan siswa, tetapi juga merugikan pihak pengelola atau investor.
”Jika terjadi kasus keracunan, operasional SPPG bisa di-suspend atau bahkan dicabut izinnya sebelum investasi mereka balik modal,” ungkap Muharlion.
Dampak buruk lainnya adalah munculnya rasa takut dan trauma psikologis pada anak-anak untuk mengonsumsi makanan program pemerintah.
”Korban utamanya adalah anak-anak kita. Rasa trauma yang timbul akibat keracunan bisa berdampak sangat panjang,” pungkas Muharlion.
