SUMBARKITA.ID — Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, masyarakat di Jorong Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, masih menggunakan perahu ponton untuk menyeberangi sungai. Bukan itu saja, mereka juga tidak pernah merasakan akses jaringan seluler.
“Masyarakat di Jorong Sikilang masih menggunakan perahu ponton yang dibuat oleh masyarakat setempat,” kata Tokoh Muda Sikilang, Khasmanedhy.
Ia melanjutkan, masyarakat membutuhkan jembatan untuk penyeberangan jalan, banyak sekali manfaatnya jika jembatan penyeberangan telah ada nantinya.
“Selain jembatan, masyarakat juga membutuhkan jalan yang layak dan akses jaringan komunikasi seperti tower seluler karena jaringan tower seluler saat ini belum ada,” ungkapnya.
Untuk diketahui masyarakat menggunakan perahu ponton sudah sejak lama sekali yakni pada tahun 1997 hingga tahun 2020. Ia merasa masyarakat Sikilang belum merdeka, walupun sudah 75 tahun Indonesia merdeka.
“Karena dahulu untuk aktivitas kegiatan perekonomian dan pendidikan, sebelum adanya perahu ponton ini masyarakat naik transportasi roda dua menuju ke Kota Simpang Empat Pasaman Barat harus berputar menaiki kapal boat melewati Nagari Air Bangis dan itu membutuhkan waktu berjam-jam cukup lama,” ungkapnya.
Sementara itu, Walinagari Persiapan Sikilang Nafriadi, SP mengungkapkan, benar masyarakat memang sudah sejak lama menyeberangi sungai menggunakan perahu ponton.
Kebanyakan masyarakat yang menggunakan perahu ponton dari kalangan anak sekolah (pelajar) Guru SMP, Guru SMP dan warga setempat.
“Sebenarnya cukup berbahaya menggunakan perahu ponton ini terus-menerus apalagi disaat debit air sungai mulai membesar, terpaksa mereka cari alternatif jalan lain,”katanya.
Data Kepala Keluarga (KK) di Nagari Persiapan Sikilang berjumlah 835 KK. Mereka menginginkan jembatan, tower seluler dan jalan yang layak. Ia mengungkapkan, masalah keinginan masyarakat terhadap kebutuhan jembatan dan jalan sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
“Harapan kami kepada Pemerintah Pasaman Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat, tolong bantu berikan akses jembatan, jalan yang layak serta jaringan komunikasi, karena masyarakat berada pada pinggir pantai berjumlah 4000 orang. Untuk itu seperti jaringan komunikasi seluler, sudah disiapkan masyarakat tanah hibah bila dibutuhkan Pemerintah Daerah,” sebut Nafriadi.(*)
