SUMBARKITA.ID — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyinggung kondisi Indonesia akibat proxy war yang semakin buruk karena berkembangnya oligarki kekuasaan. PPP meminta Gatot Nurmantyo menjelaskan tudingan oligarki kekuasaan tersebut.
“Saya kira Pak Gatot harus menjelaskan secara terbuka dan jelas terkait tudingan oligarki kekuasaan,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Awiek mengatakan kekuasaan di Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Namun, dikelola melalui hasil Pemilu 1999 yang sah secara konstitusional.
“Dan kekuasaan di Indonesia ini bukan dikelola oleh sekelompok orang, tapi dikelola oleh pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2019 yang konstitusional,” ujar Baidowi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan alasannya soal Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Dia juga mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah usai Pilpres 2019.
“Karena konsekuensi kontestasi pemilu pasti ada yang kalah tidak semuanya menang. Dan dalam menjalankan pemerintahan, Pak Jokowi justru mengajak Prabowo yang notabene lawan politik di Pemilu 2019,” katanya.
“Sebagai pendapat ya boleh-boleh saja disampaikan asalkan ditopang oleh data-data, kuat,” tambah Awiek.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gatot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” kata Gatot dalam sambutannya di pendeklarasian KAMI, yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (*)
