“Kami terbuka terhadap masukan dan data-data terkait kondisi di lapangan. Kehadiran Ombudsman RI sangat membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu kewajiban perusahaan adalah Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM). Saat ini, masalah FPKM di Kinali masih belum menemukan titik temu, sehingga forum ini diharapkan dapat menjadi upaya mencari solusi,” ungkap Mahyeldi.
Mediasi ini turut dihadiri pihak terkait seperti Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dan PT Laran Inter Nusa.
