SUMBARKITA.ID — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan penuntutan terhadap tujuh orang terdakwa kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat tahun anggaran 2018-2020.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra mengatakan, tuntutan disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Kota Padang, Selasa (6/6/2023).
“Tujuh terdakwa itu tuntutannya tidak sama. Sedangkan delapan terdakwa lagi masih dalam pemeriksaan,” kata Yusuf.
Ia menjelaskan ketujuh terdakwa yakni penentu pemenang tender inisial HM dengan tuntutan 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp5. 650.000.000 dengan pengganti penjara 4 tahun.
Lalu dua terdakwa panitia kelompok kerja tender inisial HS dengan tuntutan 7 tahun penjara denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp400 juta serta pidana penjara pengganti 3 tahun 6 bulan.
Terdakwa LA tuntutan 7 tahun penjara denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp1, 6 miliar, serta pidana penjara pengganti 4 tahun penjara.
Terdakwa TA tuntutan 7 tahun penjara denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp75 juta dan pidana penjara pengganti 3 tahun 6 bulan.
Terdakwa YE tuntutan 7 tahun penjara denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp75 juta dan pidana penjara pengganti 3 tahun 6 bulan.