Pasaman Barat – Wakil Bupati Risnawanto pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasbar, Rabu (20/9).
Rakor yang digelar dalam rangka penajaman program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat itu turut dihadiri oleh Asisten, OPD dan stakeholder terkait lainnya.
Wakil Bupati Risnawanto menyampaikan bahwa kolaborasi antar lintas instansi sangat diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.
“Karena setiap program penanggulangan kemiskinan esktrem sudah ada di masing-masing OPD serta beberapa program lainnya di Baznas,” kata Risnawanto.
Risnawanto mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasaman Barat 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama.
“Persentase penduduk miskin pada tahun 2026 ditargetkan berada maksimal 6,58 persen. Walaupun pada publikasi terbaru tahun 2022, kemiskinan Pasaman Barat telah berada pada angka 6,93 persen,” sampainya.
Wabup menuturkan, kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat diantaranya kurangnya sinkronisasi dan sinergitas. Selain itu, basis data belum seragam yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kemudian, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
“Untuk itu, melalui rapat koordinasi ini apa yang menjadi kendala bisa diatasi. Sehingga kemiskinan ekstrem bisa diatasi di Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya. ***
