Sumbarkita – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Ia menegaskan, keputusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi dari Partai Buruh bersifat final dan mengikat, dan pemerintah wajib menjalankannya.
“Kita akan mengikuti seluruh perubahan yang diputuskan oleh MK. Putusan ini sudah final dan mengikat, jadi pemerintah akan menyesuaikan kebijakan sesuai aturan baru tersebut,” kata Yassierli dalam kunjungannya ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang, Jumat (8/11).
Dari 21 pasal yang digugat, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun prioritas penanganan, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Salah satu yang mendesak adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang batas waktunya dijadwalkan hingga 21 November 2024. Menaker menekankan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi (DP) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit akan berperan penting dalam proses tersebut.
“Kami mengoptimalkan peran DP Nasional dan LKS Tripartit, agar kebijakan ini mencerminkan kesepakatan semua komponen, termasuk perwakilan buruh dan pengusaha,” jelasnya.
Selain penetapan upah, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mempersiapkan regulasi baru yang nantinya akan diterbitkan sebagai Peraturan Menteri. Regulasi ini diharapkan dapat menjamin perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Yassierli menyebut, aturan tersebut disusun berdasarkan kesepakatan dengan komponen Tripartit nasional, termasuk wakil pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Aturan baru yang kami susun ini hasil dari dialog intensif, sehingga bisa lebih diterima oleh berbagai pihak,” tambahnya.
