Berdasarkan hal tersebut, Gus Natsir memandang bahwa sikap para akademisi dan sutradara Dirty Vote telah melanggar Pasal 287 ayat (5) UU 7/2017 tentang Pemilu.
Oleh karena itu, Foksi meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran Pemilu tersebut secara profesional dan presisi karena dianggap sebagai pelanggaran serius dan tendensius terhadap salah satu calon.
Diketahui, film garapan Dandhy Dwi Laksono ini secara garis besar mengungkap hasil riset adanya kecurangan pemilu berupa pemberian berbagai instrumen kekuasaan dan fasilitas negara untuk tujuan memenangkan Pemilu. Penyalahgunaan tersebut telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Kecurangan pemilu 2024 yang diungkap di film dokumenter tersebut adalah mulai dari politisasi bansos, pelanggar konstitusi, penunjukan PJ Kepala Daerah, ketidaktegasan Bawaslu dan KPU, pelanggaran oleh sejumlah peserta Pilpres, hingga pejabat negara.