Sumbarkita – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menggelar diskusi publik bertajuk ‘Menelusuri Potensi Gangguan Informasi di Pilkada Sumbar’ di Sekretariat AJI Padang, Sabtu malam (14/9).
Diskusi ini digelar menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 dengan tujuan menggali potensi masalah terkait informasi yang dapat memengaruhi proses demokrasi di Sumatera Barat.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Nashrian Bahzein (AJI Padang), M. Khadafi (Bawaslu Sumbar), dan Asrinaldi (Akademisi Politik). Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu penting, mulai dari daftar pemilih, politik uang, hingga disinformasi dalam Pilkada.
Temuan Bawaslu: Pemilih yang Belum Terdaftar
Dalam paparannya, Komisioner Bawaslu Sumbar M. Khadafi menyoroti temuan terkait daftar pemilih yang belum terdaftar meskipun sudah memenuhi syarat.
“Hasil pengawasan kami menunjukkan bahwa ada masyarakat yang sudah cukup umur untuk memilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih,” jelas Khadafi.
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun praktik politik uang masih terendus, ketika dilakukan investigasi lebih dalam, praktik tersebut semakin sulit dideteksi.
“Politik uang masih tercium di ruang publik, namun semakin sulit dibuktikan secara langsung,” tambahnya.
Kritik Akademisi terhadap Kemunduran Demokrasi
Akademisi politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menyoroti kemunduran demokrasi yang dialami Indonesia dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, beberapa keputusan penting, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada, berusaha dilemahkan oleh DPR RI.
