Sumbarkita – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Meski demikian, penerapannya ditetapkan berlangsung secara bertahap, sesuai dengan kemampuan negara.
Putusan tersebut merupakan hasil dari uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (27/5), MK menyatakan sebagian permohonan dikabulkan.
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas Suhartoyo saat membacakan amar putusan.
Putusan MK ini mengoreksi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai bahwa pendidikan dasar harus bebas biaya di semua jenis sekolah.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menjelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Oleh karena itu, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan negara dari sisi sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran.
Berbeda dengan hak sipil dan politik yang harus dipenuhi secara segera, hak ekosob memiliki fleksibilitas waktu pelaksanaan.
“Perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya dapat dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif, tanpa menimbulkan perlakuan diskriminatif,” demikian bunyi pertimbangan MK dalam dokumen putusan yang diunggah di situs resminya.
Dengan keluarnya putusan ini, MK menegaskan bahwa beban biaya pendidikan dasar tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, termasuk di sekolah swasta.
