Sumbarkita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) menggelar rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS 2025 serta penyampaian tanggapan Gubernur Sumbar terhadap Ranperda tentang Penyelenggara Penyiaran.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, didampingi Wakil Ketua Irsyad Syafar, Wakil Ketua Indra Datuk Rajo Lelo di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumbar, Rabu (10/7).
Hadir dari Pemprov Sumbar Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy berserta stakeholder Pemprov. Juga seluruh Anggota DPRD Sumbar dan Sekwan DPRD Provinsi Sumbar Raflis.
Suwirpen Suib dalam kesempatan itu mengatakan, DPRD selalu mendorong Pemprov Sumbar agar dapat meningkatkan perekonomian Sumbar.
“Karena dimasa akan datang sangat penting dalam pencapaian target PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat ini,” ungkapnya.
Disampaikan Suwirpen, DPRD sengaja mendorong anggaran kesejahteraan masyarakat untuk dapat direalisasikan, karena anggaran yang dinamis dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Suwirpen Suib, KUA- PPAS disampaikan dapat mengakomodir semua pihak, karena perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan tepat sasaran.
“Kita juga mendorong anggaran KUA-PPAS 2025 ini dapat saling berkaloborasi dengan nasional, karena bagaimana pun anggaran yang terbatas tidak membuat kita tertinggal,” ucapnya.
Suwirpen menambahkan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi yang telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran.
“Namun dalam konteks penyiaran yang dilakukan dalam tataran daerah masih memiliki permasalahan berkaitan dengan kekosongan norma di tingkat daerah,” tegasnya.
Suwirpen barharap, adanya aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Sumatera Barat yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan segala kewenangannya harus segera diwujudkan.
Menurutnya, pihaknya telah mendengar masukan dan keinginan dari pemerintah provinsi dibacakan Wakil Gubernur Sumbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diprakarsai DPRD.
“Kita akan menerima masukan dan keinginan dari tanggapan Gubernur Sumbar,” pungkas Suwirpen.