Sumbarkita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumbar 2024.
Dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3) di Gedung DPRD Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah secara resmi menyerahkan draft LKPJ 2024 untuk dikaji lebih lanjut.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pembahasan ini akan dilakukan secara mendalam untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“LKPJ ini menjadi dasar evaluasi capaian pembangunan dan bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Untuk memastikan evaluasi berjalan optimal, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengkaji LKPJ secara rinci.
Pansus juga akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan verifikasi data, serta turun ke lapangan guna memastikan laporan yang disampaikan sesuai kondisi riil di masyarakat.
Salah satu fokus utama evaluasi DPRD adalah sektor pendidikan, termasuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
Di sektor kesehatan, DPRD menyoroti efektivitas program Universal Health Coverage (UHC) serta pelayanan di rumah sakit daerah.
Infrastruktur juga menjadi perhatian, khususnya realisasi pembangunan jalan, jembatan, dan proyek strategis lainnya.
Di sektor ekonomi, DPRD akan menilai efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kebijakan pemerintah dalam menarik investasi.
Muhidi menekankan bahwa DPRD tidak hanya akan menilai keberhasilan program, tetapi juga mengidentifikasi permasalahan yang harus diperbaiki.
“Dari LKPJ ini, kita bisa melihat apakah ada program yang kurang efektif dan perlu ditingkatkan. Evaluasi harus berbasis data agar pembangunan di Sumbar semakin tepat sasaran,” katanya.
DPRD berharap pembahasan LKPJ ini tidak sekadar menjadi formalitas tahunan, tetapi benar-benar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.
