Dari banyak persoalan Sumbar dalam hal infrastruktur, Suwirpen berharap kegiatan FGD kali ini dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memajukan Sumbar.
Kegiatan FGD dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan dibuka langsung oleh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Syukriah. Selain OPD terkait, hadir juga sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Sumbar tengah menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Keterbatasan APBD membuat kita harus berimprovisasi, mencari peluang-peluang lain untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menilai salah satu peluang untuk akselerasi pembangunan itu adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
“Ide menggunakan skema itu muncul setelah diskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG yang langsung ditindaklanjuti dengan FGD ini,” katanya.
Ia berharap dengan FGD itu semua pihak berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa lebih memahami mekanisme KPBU sekaligus kelebihan dan kekurangan menggunakan skema tersebut.
