Hal yang sama disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Padang yang juga mengalami PAW, Helmi Moesim. Ia mengungkapkan bahwa saat ini proses hukum terkait status PAW-nya masih berjalan. Menurutnya, Bamus seharusnya tidak menetapkan jadwal PAW untuk dirinya sebelum proses hukum mencapai keputusan final.
“Seharusnya Bamus menunggu proses inkrah, ternyata ujung-ujungnya gubernur mengeluarkan SK. Sementara sesuai aturan, seharusnya ada surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang menyatakan bahwa saya tidak sedang dalam proses gugatan atau bersengketa,” ucapnya.
Menurut Moesim, persoalan ini bukan hanya soal berhenti menjabat sebagai anggota DPRD, melainkan bagaimana seorang warga negara dapat memperoleh keadilan di tengah buruknya tata kelola administrasi pemerintahan.
Ia berharap ke depan pimpinan dan sekretariat DPRD Kota Padang merapatkan terlebih dahulu terkait surat-surat strategis agar mencerminkan ketaatan kepada aturan dan peraturan.
“Saya saja sebagai anggota dewan mendapatkan perlakuan seperti ini, apalagi masyarakat. Saya tidak takut berhenti dan saya dulu juga pernah mengalami PAW namun belum pernah mengalami hal seperti ini. Padahal kasus saya belum inkrah, sehingga seharusnya hal tersebut belum bisa dieksekusi,” pungkasnya.