Pesisir Selatan – Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim (HJ-RI) diterpa isu miring. Pasangan ini disebut tidak akan melanjutkan progam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.
Hendrajoni membantah isu tersebut. Dia menyebut itu hanyalah bagian dari black campaign alias kampanye hitam yang disuarakan oleh lawan politiknya.
“Namanya juga tahun politik, tentu ada serangan-serangan seperti itu untuk menjatuhkan nama baik kami. Namun demikian, perlu saya tegaskan kepada seluruh masyarakat Pesisir Selatan bahwa seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan PPPK ini akan kami lanjutkan,” kata Hendrajoni, Senin (2/9).
“Sebab, ini sudah sesuai dengan visi misi HJ-RI. Apalagi Ibu Lisda (anggota DPR RI terpilih) sekarang sudah kembali duduk di Senayan, tentunya dia akan mengawal seluruh proses dan tahapan kebijakan tersebut di pusat,” sambungnya.
Hendrajoni memastikan akan melanjutkansegala program dan kebijakan pemerintah pusat jika dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu.
Terbaru, kata Hendrajoni, dirinya bersama Risnaldi Ibrahim akan memperjuangkan seluruh nasib honorer dan tenaga kontrak atau PPPK di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, kebijakan itu sesuai keputusan hasil rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu.
Hendrajoni menjelaskan, dalam visi misinya, ia mengatakan akan menambah formasi PPPK yang diusulkan pemerintah saat ini.
“Khususnya tenaga kesehatan dan guru, dan ditambah dengan formasi tenaga teknis,” imbuhnya.
