SUMBARKITA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau masyarakat untuk melapor, apabila nomor induk kependudukan (NIK) dicatut oleh Partai Politik (Parpol) dan dimasukan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pencatutan nama warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses Pemilu 2024.
Untuk itu pihaknya telah menginstruksikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat.
Baca Juga : Enam Calon Anggota Bawaslu Sumbar Lulus Tes Kesehatan dan Wawancara
“Pendirian posko aduan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024,” ujar Bagja.
Sementara itu Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan bahwa masyarakat bisa mengecek sendiri untuk memastikan NIK dicatut parpol atau tidak lewat situs resmi infopemilu.kpu.go.id
Caranya, masyarakat tinggal memasukkan NIK di fitur cek anggota parpol.
Baca Juga : Bawaslu Persilahkan Parpol Sosialisasi Namun Tidak Mengajak
Kemudian sistem akan mencocokkan NIK yang dimasukkan warga dengan data NIK yang dimasukkan partai dalam daftar keanggotaan partai yang terdaftar dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).
Di sana akan langsung terlihat apakah orang tersebut terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak.
Untuk itu, Bawaslu di daerah juga diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk memeriksan nama dan data pribadinya apakah terdaftar tanpa izin (dicatut) sebagai anggota maupun sebagai pengurus parpol.