Sumbarkita – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Pariaman, Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis sore (5/6).
Dalam sambutannya, Yota menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pelayanan publik.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik. Terima kasih atas apresiasi dan masukan dari DPRD Kota Pariaman,” ujar Yota.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muhajir Muslim dan didampingi Wakil Ketua Riza Saputra itu turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, para anggota DPRD, kepala OPD, camat, serta ASN dan non-ASN Pemerintah Kota Pariaman.
Enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat tersebut, yaitu Fraksi Bintang Indonesia Raya (Fitri Nora), Fraksi PPP (Yusrizal), Fraksi Golkar (Life Iswar), Fraksi Kesejahteraan Nasional (Taufik), Fraksi PAN (Dicky Samardi), Fraksi Demokrat (Suhermen Mursyid), Apresiasi terhadap WTP dan Kinerja PAD
Yota juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemko Pariaman atas LKPD 2024. “Opini WTP ini telah kita raih sebanyak 12 kali, termasuk 10 kali berturut-turut sejak 2015,” katanya.
Ia memaparkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 mencapai Rp45,9 miliar, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp38,8 miliar.
“Ini hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan PAD sebagai fondasi utama pembangunan daerah,” tegas Yota.
Ia menambahkan bahwa Pemko Pariaman akan memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menggali potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata dan usaha unggulan daerah.
Dorongan Percepatan Belanja Langsung
Terkait percepatan realisasi belanja langsung, Yota menyatakan sepakat dengan saran DPRD agar pengadaan segera dilakukan pasca pengesahan APBD.
“Kami mendorong percepatan pelaksanaan program, termasuk kegiatan non-lelang, agar manfaat pembangunan cepat dirasakan masyarakat dan kinerja lebih optimal,” ujarnya.
