SUMBARKITA – Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang untuk mempergunakan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa sepertinya akan terealisasi.
Pasalnya, Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial yang mengagas wacana interplasi tersebut sudah berhasil mengumpulkan 7 tanda tangan anggota dewan lain dari beberapa fraksi yang ada, Kamis (25/8/2022).
“Iya, hingga tadi sudah tujuh anggota DPRD menginisiasi hak interpelasi dan pas penutupan acara akan diserahkan ke pimpinan,” ungkap Budi Syahrial.
Ia masih mempersilahkan anggota DPRD Kota Padang lainnya untuk membubuhkan tandatangan di surat pengajuan hak interpelasi.
“Bagi yang ingin bergabung, kita tunggu tandatangannya di lokasi bimtek,” cakap Budi.
Sejauh ini, sudah ada tujuh orang anggota dewan dari empat fraksi DPRD Padang yang menandatangani usulan hak interpelasi terhadap Wali Kota tersebut.
Baca Juga : Minta Wali Kota Padang ‘Gentleman’, Guru Honorer: Akhiri Drama Kucing-Kucingan Ini!
Empat fraksi tersebut yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Berkarya – Nasdem.
Sejauh ini yang sudah membubuhkan tandatangan adalah Budi Syahrial dan Manufer Putra Firdaus (F-Gerindra), Djunaidy Hendri, Andi Wijaya Kusuma dan Pun Ardi (F-PKS), Salisma (F-Demokrat), dan Dasman (PPP-Fraksi Persatuan Berkarya NasDem).
Berdasarkan tata tertib DPRD, untuk menjalankan hak interpelasi itu harus ditandatangani oleh tujuh orang lebih dari satu fraksi.
Budi menerangkan, hak interpelasi ini merupakan hutang moral anggota DPRD Padang kepada masyarakat, khususnya kepada 1.228 guru honorer yang lulus passing grade PPPK, tetapi belum ada kejelasan terkait nasib mereka.
“Hak interpelasi ini berkaitan dengan gagalnya dimasukkan daftar guru yang lulus passing grade ini ke dalam e-formasi. Itu tentu berdampak pada kehidupan orang banyak. Kelalaian Pemko Padang membuat e-formasi menjadi tidak terisi. Sementara daerah lain mengisi,” ucapnya.
Editor : Putra Erditama