SUMBARKITA.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman Barat (Pasbar) menyerahkan satu orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD tahun anggaran 2018 dengan inisial AT kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (5/4/2023) kemarin.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Muhammad Yusuf Putra melalui Kepala Seksi Intelijen, Henri Setiawan membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, bahwa tersangka merupakan mantan anggota DPRD Pasbar periode 2014-2019.
“Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada JPU dan berstatus sebagai tahanan jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan,” ujarnya di Simpang Empat, Kamis (6/4/2023).
Disampaikan, bahwa terkait perkara ini diduga tersangka dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2018 sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
“Saat ini tersangka masih sebagai anggota DPRD dan dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kejari Pasbar ditemukan dugaan tindak pidana korupsi terhadap belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp101.394.000,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Henri menyebutkan berdasarkan fakta hukum dan didukung dengan adanya alat bukti yang cukup maka tersangka akan segera diajukan ke Pengadilan Tipidkor di Padang.
“Kemarin penyidik juga telah memeriksa seluruh berkas tersangka dan setelah diserahkan kepada JPU, tersangka kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat maka langsung dibawa ke Rutan Anak Air Padang,” ucapnya.
Terhadap tersangka sebut Henri, dikenakan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.***