SUMBARKITA.ID — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Ongku P. Hasibuan menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mencederai demokrasi jika dugaan mengarahkan hingga mengancam anggota KPU daerah untuk meloloskan paksa tiga partai di Pemilu 2024 benar-benar terjadi.
Ongku mengatakan KPU pusat harus dijatuhi sanksi jika terbukti memaksa meloloskan sejumlah partai saat verifikasi faktual agar bisa menjadi peserta pemilu mendatang.
“Kalau memang benar ada pelanggaran, itu mencederai demokrasi kita. Sekali lagi, kalau dugaan tersebut benar adanya, tentu suatu pelanggaran, yang di samping harus dikoreksi juga perlu dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ongku dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (20/12/2022).
Ongku mengaku belum mengetahui detail soal dugaan instruksi KPU pusat kepada KPU daerah untuk meloloskan Partai Gelora, Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Ia mendorong kasus ini didalami lebih lanjut.
“Jadi kalau memang ditemukan bukti-bukti adanya ketidaksesuaian, saya pikir hal tersebut bisa dipertanyakan ke KPU langsung disertai bukti empiris di lapangan yang ditemukan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mendorong Komisi II DPR turun tangan dengan mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu menindaklanjuti dugaan tersebut.
Menurut Kamhar, Komisi II bisa mengusulkan pembentukan Tim Independen untuk mengusut dugaan kecurangan ini. Menurutnya, isu mobilisasi oleh KPU merupakan isu sensitif yang harus ditindak tegas.
“Komisi II DPR-RI bisa mendesak Bawaslu dan DKPP untuk menindaklanjuti informasi ini dengan membentuk tim investigasi independen mengingat isu ini sangat sensitif,” ujarnya.