SUMBARKITA.ID — Ribuan perangkat nagari/desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menggelar aksi demo di halaman kantor bupati setempat, Senin (20/3/2023).
Pantauan di lapangan, massa yang berasal dari 182 nagari di Pesisir Selatan ini mulai berkumpul di Taman Spora, Jalan Ilyas Yacub Painan, sekira pukul 10.20 WIB. Mereka bergerak ke kantor bupati sembari membawa sejumlah spanduk.
“Pemda Pessel harap kembalikan hak-hak kami sesuai dengan PMK Nomor 41 Tahun 2021 UU Desa Nomor 01 Tahun 2014. Pak Bupati sampai kapan perangkat nagari tidak jelas nasibnya?. Pak Bupati Kapan NIPD kami diterbitkan?. Pak Bupati kok ndak mampu menambah jan mengurangi, Pariuak kami alah tabaliak Pak,” demikian sebagian tulisan spanduk yang dibawa peserta aksi.
Pada kesempatan itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Epi Syofyan dalam orasinya meminta Pemkab Pessel agar segera menentukan sikap dan mengembalikan hak-hak perangkat nagari sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
“Kami PPDI Pesisir menolak pemotongan penghasilan tetap perangkat nagari dan menolak penghapusan tunjangan perangkat nagari,” ujarnya di tengah kerumunan massa.
Epi menegaskan, jika sejumlah tuntutan PPDI tidak dipenuhi Pemkab Pessel, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke PTUN. Namun jika tuntutan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh Bupati Pessel, maka massa akan membubarkan diri.
Terlihat saat itu, perwakilan PPDI Pessel melakukan audiensi dengan Pemkab Pessel. Sebagian massa masih berkumpul di depan kantor bupati
Dalam audiensi itu, PPDI dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) dan satu orang masing-masing per kecamatan. Pemkab Pessel sendiri saat itu diwakili oleh Sekda Mawardi Roska.
Dari informasi yang dihimpun, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar diketahui tengah berada di Jakarta. ***
