SUMBARKITA.ID — Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Epi Sofyan menegaskan bakal tetap menggelar aksi demo meskipun pemerintah daerah setempat sudah mengakui kesalahannya dan bakal memenuhi tuntutan PPDI sesuai undang-undang yang berlaku terkait Alokasi Dana Desa (ADD).
Sesuai rencana, demo besar-besaran akan digelar di Kantor Bupati Pessel, Senin (20/3/2023).
“Bahwasanya kami perangkat nagari tidak mau di bohongi ketiga kalinya, maka dari itu demo ini harus tetap dilaksanakan,” ujar Ketua PPDI Pessel, Epi Sofyan dihubungi Sumbarkita.id, Minggu (19/3/2023).
Sebelumnya, dilansir dari media lokal setempat Relasipublik, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar memastikan bahwa persentase Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dan terkait hal itu ia mengajak berbagai pihak tidak menafsirkan situasi yang ada secara liar.
“Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10 persen dari DAU, itu harus dan akan kami jalankan,” kata bupati saat menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan di Painan, Sabtu (18/3/2023).
Namun demikian, Epi Sofyan selaku Ketua PPDI Pesisir Selatan tidak mau percaya begitu saja terkait dengan statemen bupati tersebut. Alasannya, kata dia, pihaknya sudah sering dibohongi oleh pejabat setempat.
“Percuma saja mereka bicara seperti itu. Sebab, semakin banyak bicaranya, maka semakin kelihatan pula kebohongannya,” kata Epi.
“Pada intinya demo tetap lanjut. Jadi, tidak perlu dijelaskan lagi kemana-mana. Karena bohong sekali, akan ada kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan yang pertama. Masyarakat Pesisir Selatan sekarang sudah cerdas. Kemarin mereka sudah nonton acara talk show interaktif “Advokat Sumbar Bicara” di Padang TV, tentu masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Pemda Pessel saja yang kepanasan,” ujar Epi Syofian yang juga tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sumatera Barat itu.
