Korupsi lainnya terkait pembangunan sentra kopi di Solok Selatan yang mana pada tahun 2022 diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Solok Selatan hilang begitu saja tanpa kabar.
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menegaskan banyaknya kasus korupsi di Solok Selatan dalam beberapa tahun terakhir harus dituntaskan.
“Penjarakan semua koruptor di Solok Selatan dan pulihkan kerugian negara. Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Kejaksaan Negeri Solok Selatan harus berani untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu hari ini kami melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera mendesak Kejati Sumbar untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang berkelindan di Solok Selatan. Karena kita tidak mau ada koruptor yang berkeliaran bebas di Solok Selatan”.
Lebih lanjut Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menilai, Solok Selatan salah satu kabupaten yang kurang baik dari sisi demokrasi karena diduga terjadi politik dinasti.
“Bayangkan saja bupati adalah Ayahnya dan Ketua DPRD adalah anak bupati. Situasi ini membuat check and balance tak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi politik dinasti akan mendorong lebih banyak penyalahgunaan kekuasaan di antaranya kasus-kasus korupsi,”sebutnya.
