Padang – Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memenuhi spesifikasi Keterbukaan Informasi sebagai badan publik. Inovasi yang ada saat ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja kedewanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Arif Yumardi saat melakukan visitasi dalam rangka verifikasi faktual badan publik ke sekretariat DPRD Sumbar, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, Sekretariat DPRD Sumbar sudah menerapkan keterbukaan informasi dengan optimal. Untuk menunjang pelayanan informasi Sekretariat DPRD Sumbar telah memiliki berbagai inovasi, sehingga bisa mempermudah masyarakat untuk mengetahui kerja-kerja strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup kesekretariatan dan kedewanan.
Arif Yumardi juga mengatakan, ada yang menarik dengan slogan Sekretariat DPRD Sumbar, yaitu cepat diterima dan mudah dicerna (CMMD). Slogan itu merupakan komitmen sekretariat dalam menerapkan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Beberapa inovasi yang menjadi perhatian dari Sekretariat DPRD Sumbar adanya website yang terintegrasi secara nasional yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Selanjutnya Aplikasi Aspirasi Publik (Asik). Aplikasi ini memiliki peran penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara daring dan bisa di download melalui Playstore di Android masing-masing,” imbuhnya.
Dalam verifikasi faktual tersebut KI Sumbar disambut oleh Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Zardi Syahrir dan Kasubag Humas Protokol Dahrul Idris.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan, sebagai OPD yang memfasilitasi lembaga legislatif Sekretariat DPRD Sumbar memegang teguh prinsip keterbukaan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Ini sebagai buah dari komitmen pimpinan bersama jajaran dalam mengelola dan menyediakan informasi untuk masyarakat. Sekretariat DPRD berupaya maksimal untuk selalu terbuka, sesuai amanah UU Keterbukaan Informasi,” ujarnya
Sekwan juga mengatakan keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan dan menjadi ruh dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Seluruh informasi, selain dari yang dikecualikan, dikelola secara baik dan disampaikan secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi, alur dan mekanisme permintaan informasi pun sudah disiapkan lengkap dengan petunjuknya,” ungkap Raflis.
Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan informasi seperti yang diatur di dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi ke Sekretariat DPRD Sumbar, bisa mendapatkan dengan berbagai metode. Baik diminta secara dalam jaringan ataupun diminta secara langsung ke sekretariat.
“Pelayanan informasi, pengaduan, aspirasi dan sebagainya, kami sediakan secara jelas, baik di website maupun datang langsung ke sekretariat, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kami juga mengembangkan aplikasi untuk menunjang akses tersebut,” pungkasnya. ***
