Sumbarkita – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Dt Rajo Budiman, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Kota Bandung, Selasa (6/5).
Kehadiran ini menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui wadah legislatif nasional.
Dalam forum tersebut, Evi Yandri menegaskan pentingnya ADPSI sebagai sarana koordinasi antarlembaga legislatif provinsi. Ia menilai keberadaan organisasi ini dapat menjembatani sinkronisasi kebijakan agar pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan merata.
“ADPSI diharapkan menjadi wadah yang mampu mengharmonisasikan kebijakan lintas wilayah, sehingga pembangunan nasional dapat sesuai dengan kebutuhan riil di daerah,” ungkap Evi Yandri.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti isu ketimpangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Ia menekankan perlunya alokasi fiskal yang adil, terutama untuk daerah seperti Sumatera Barat yang memiliki tantangan geografis dan administratif.
“Tanpa alokasi yang setara, sulit bagi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif hingga ke pelosok. Kebijakan dana transfer pusat harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah secara objektif,” tegasnya.
Munas ADPSI 2025 diikuti oleh delegasi dari 34 DPRD provinsi se-Indonesia. Sejumlah isu strategis menjadi bahasan utama, termasuk penguatan otonomi daerah, transparansi anggaran, dan pengawasan terhadap program-program nasional di tingkat lokal.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri didampingi oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon, serta Kasubbag Humas dan Protokol DPRD Sumbar, Dahrul Idris.
Dalam sidang pleno Munas, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADPSI yang baru.
Dalam pidato perdananya, Buky menekankan pentingnya menjadikan ADPSI sebagai organisasi legislatif yang solid dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerah.
“ADPSI harus menjadi jembatan antara suara rakyat di daerah dengan arah kebijakan nasional. Kita pun harus sejalan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menyukseskan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Munas ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
