Sumbarkita – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Syukriah HG dalam rangka silaturrahmi kalaborasi dan sinegritas pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan secara baik dan optimal.
Dalam kesempatan itu, Muhidi menekankan bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait lainnya, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif dan efisien.
“Penting bagi kita untuk bersama-sama memahami peran masing-masing dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak terkait sangat menentukan agar anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Muhidi yang dikutip pada Rabu (8/1).
Muhidi mengungkapkan kalaborasi dan sinegri memberikan gambaran adanya keterbukaan koordinasi yang baik dalam menumbuhkan kemajuan pembangunan Sumbar yang lebih baik lagi kedepannya.
“Jangan ada kegiatan-kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK fisik dilakukan di akhiri tahun, seharusnya dilakukan di awal tahun agar pencairan anggaran kegiatan pembangunan tersebut mampu menumbuhkan perekonomian daerah” ujarnya.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar juga menyampaikan silaturrahmi ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar anggaran yang ditransfer dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Bersinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang nyata, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2025, kami berharap penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memastikan dana bantuan dari pusat sampai tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Syukriah.
Lebih lanjut, Syukriah menjelaskan bahwa pengawasan yang baik terhadap aliran dana serta sinergi yang terjalin akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal program-program yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.
“Dari data yang ada saat ini Sumbar memiliki sumber-sumber produk ekspor yang belum terkelola dengan baik, terutama bahan-bahan perkebunan dan pertanian, namun belum ada data yang jelas tentang hal tersebut karena ekspor dilakukan oleh eksportir dari Medan. Ke depan kita berharap muncul tokoh eksportir dari Sumbar sendiri dengan memanfaatkan Teluk Bayur pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat,” ujarnya.
Syukriah HG juga mengatakan sesuai arahan Presiden RI bahwasanya Negara-Negara di Benua Afrika telah meminta ke Indonesia untuk dapat mensupplai bahan pangan dan hasil perkebunan lainnya ke Benua Afrika dan potensi pelabuhan Teluk Bayur adalah akses terdekat ke Benua Afrika. Pembenahan pelabuhan Teluk Bayur tentu diharapkan menjadi fokus pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam kemajuan pembangunan daerah.
Ia juga menambahkan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran.
“Dengan adanya kolaborasi dan sinkronisasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.
