Sumbarkita – DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kedatangan Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, pertemuan itu membahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat.
Kedatangan NPWCC Sumatera Barat, diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan dihadiri stakeholder terkait di ruang khusus II DPRD Sumbar pada Senin (13/1).
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi secara pribadi sangat peduli dengan permasalahan yang disampaikan NPWCC Sumatera Barat.
Ia menekankan, permasalahan yang disampaikan NPWCC Sumatera Bara, perlu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengetahui akar permasalahannya. Ia mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak.
“Kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan,” katanya.
Direktur NPWCC Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti mengatakan, Nurani Perempuan sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.
“Nurani Perempuan Women’s Crisis Center Sumatera Barat, menaruh perhatian besar terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, karena kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat,” ungkapnya.
Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
“Berdasarkan data Nurani Perempuan sejak 2015-2023 ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penangan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya keberulangan kekerasan pada korban,” pungkasnya.
