SUMBARKITA.ID — Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengomentari kebijakan Presiden Joko Widodo yang tetap akan melanjutkan tahapan Pilkada 2020.
“Pak Presiden katanya tetap ingin melasanakan Pilkada pada tanggal 9 Desember dan menolak penundaan,” kata Ferdinand di akun Twitternya, Senin (21/9/2020).
Menurutnya keputusan tersebut bukan hal yang mudah, terlebih kasus penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
Sebagai saran, dirinya meminta aturan Pilkada utamanya kampanye terbuka harus dipertegas lagi. Termasuk sanksi bagi mereka yang melanggar.
“Keputusan ini bukan hal mudah mengingat kita harus utamakan menekan angka covid. Semoga ada aturan baru terutama metodologi kampanye terbuka pengerahan massa. Ini yang bahaya..!!,” jelasnya.
Tak sampai disitu, Ferdinand juga mengkritisi pengumuman resmi istana soal pilkada 2020 yang hanya disampaikan oleh Jubir Presiden, Fadjroel Rachman.
“Saya tentu sangat kecewa ketika pemerintah memutuskan akan tetap melaksanakan Pilkada pd tgl 9 Des nanti. Tp apakah ini sdh pernyataan resmi pemerintah sy blm tau mengingat baru disampaikan oleh @JubirPresidenRI yg sy ragukan kredibilitasnya sejak pernah diluruskan olh Setneg,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9/2020).
Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangan resminya. (dj/sk)
