SUMBARKITA.ID — Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kembali berbicara terkait isu pki yang sebelumnya diarahkan kepadanya. Menurut Arteria, tidak hanya dirinya yang tidak terima disebut sebagai cucu pendiri PKI Sumatera Barat, tetapi juga keluarganya ikut tidak terima dan ingin menempuh jalur hukum untuk mengusut pembuat fitnah tersebut.
Arteria berharap semua pihak yang berusaha memfitnah atau menista dengan informasi tidak benar tersebut untuk meminta maaf. Para pihak yang melontarkan ucapan tak benar tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar.
“Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain. Saya ingin mengimbau untuk kita semua untuk berhenti menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama, maupun isu SARA,” kata Arteria kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Arteria mengatakan bagaimana jika fitnah ini terjadi kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas untuk memberikan klarifikasi dan hanya dihakimi secara sepihak. Dampaknya dapat membuat sosok yang bersangkutan ‘mati’ secara politik.
“Tentunya sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR RI, saya memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait dengan politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati secara lebih mendalam, karena di samping mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinekaan kita, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi NKRI,” ujarnya.
Politikus asal Sumatera Barat itu mengaku bersyukur, diberikan kesempatan untuk mempelajari negara-negara yang pernah besar yang luluh lantah dan porak poranda akibat isu SARA dan politik identitas. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Indonesia.
“Semoga permasalahan-permasalahan terkait politik identitas termasuk juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDIP dapat segera dihentikan,” ujarnya.
Arteria juga mengungkapkan dirinya juga sempat mengalami hal yang serupa saat keluarganya dituding lekat dengan stigma PRRI. Namun pascareformasi, Indonesia sudah memiliki TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, di mana semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum.
“Sudah saatnya, berpikir waras tunjukan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar untuk mendapatkan kekuasaan sesaat,” ujarnya dilansir viva.co.id (ag/sk)
