SUMBARKITA.ID – Kabar mengenai Humas PT Semen Padang hanya melayani wawancara wartawan yang telah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal Tingkatan Madya dari Dewan Pers menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis Sumatra Barat (Sumbar). Perdebatan hangat seputar hal tersebut juga terjadi di Grup WhatsApp dan berbagai akun media sosial.
Sumbarkita.id menerima rilis beserta link berita yang memuat pernyataan Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati dari wartawan media nasional Deliknews.
Berdasarkan rilis tersebut, pernyataan Nur Anita disampaikan untuk menanggapi permohonan konfirmasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pertanggungjawaban Keuangan PT Semen Indonesia tahun buku 2017, 2018 hingga 2019 dengan Nomor 09A/AUDITAMA VII/PDTT/02/2020 memuat adanya Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tidak Sesuai Ketentuan termasuk Pertanggungjawaban Uang Muka PT Semen Padang.
Pernyataan Nur Anita itu dimuat dalam berita berjudul ‘Humas PT Semen Padang Bungkam Dikonfirmasi Soal Temuan Badan Pemeriksa Keuangan’ yang terbit di Deliknews.com pada Sabtu (12/11/2022).
Berikut isi pesan yang menuai kontroversi tersebut, dikutip Sumbarkita.id, Senin (14/11/2022).
Assalamu’alaikum Wr Wb
Terimakasih atas pertanyaannya
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No 3/Peraturan-DP/X/2019) dan Standar Kompetensi Wartawan (Peraturan Dewan Pers No 01/Peraturan-DP/II/2010), maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- Sebagai perusahaan yang menghormati kemerdekaan Pers, kami hanya dapat melayani wawancara dari wartawan yang perusahaannya mematuhi Standar Perusahaan Pers, yakni terdaftar di Dewan Pers (minimal verifikasi administrasi)
- Untuk menjaga profesionalisme pemberitaan, dan menjaga citra PT Semen Padang sebagai perusahaan kebanggaan Sumatera Barat, kami hanya dapat melayani wawancara dari wartawan yang telah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal Tingkatan Madya dari Dewan Pers.
Demikian kami sampaikan.
Humas
Sementara itu, masih berdasarkan rilis yang diterima, Praktisi Pers Hendry CH Bangun turut menanggapi pernyataan Humas PT Semen Padang terutama pada poin nomor dua. Hendry mengatakan tidak ada dasar hukum yang dilayani (humas PT SP) hanya wawancara wartawan minimal Tingkatan Madya.
“Syarat itu tidak boleh ada, sebab yang penting sudah memiliki sertifikat kompetensi. Madya itu justru mestinya editor, tidak lagi wajib ke lapangan. Yang ke lapangan adalah wartawan Muda,” terang Hendry CH Bangun sebagaimana diberitakan Deliknews, Senin (14/11/2022).
Menurut mantan Anggota Dewan Pers tersebut, dalam persoalan ini wartawan bisa membuat pengaduan ke Dewan Pers.
“Poin 2 itu tidak ada dasar hukumnya. Bisa diadukan ke Dewan Pers,” tegas Hendry CH Bangun.
Selanjutnya, dalam rilis juga disebutkan persoalan tersebut telah diadukan ke Dewan Pers.
Sumbarkita.id telah mencoba mengonfirmasi polemik ini kepada Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati melalui sambungan telepon, namun belum terhubung. Pun, kami telah meminta tanggapan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan Nur Anita belum membalas.
Sumbarkita.id akan menerbitkan tanggapan atau penjelasan dari Humas PT Semen Padang di berita selanjutnya. ***