Namun demikian, ia secara pribadi dan Ketua HKTI mengapresiasi komitmen bupati soal kebijakan pembangunan infrastruktur seperti jalan kabupaten yang fokus pada daerah sentra produksi pertanian. Keberadaan jalan yang memadai bakal memangkas biaya distribusi, sehingga penerimaan petani dari penjualan hasil pertaniannya menjadi bertambah.
Betapa tidak, jalan merupakan penunjang utama kegiatan perekonomian. Lebih dari itu masyarakat sekitar juga terbebas dari ekonomi biaya tinggi, seiring lancarnya distribusi.
“Kami HKTI tentu berharap kebijakan politik anggaran daerah melihat petani dan sektor pertanian sebagai sebuah kebutuhan demi kemajuan daerah,” ucapnya lagi.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Madrianto mengaku terus menyuarakan persoalan harga pupuk subsidi yang tidak sesuai HET dalam berbagai kesempatan.
Persoalan tersebut tidak hanya disampaikan pada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi semata, tapi pihaknya juga sudah pernah menyampaikan pada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
“Ini sebenarnya adalah persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski begitu, kami dari pemerintah kabupaten akan mencari solusi terbaiknya,” tuturnya. ***
