SUMBARKITA.ID — Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah periode 2015-2022 tercatat bertambah Rp 5.125,1 triliun. Periode 2015-2022 ini adalah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam cuitannya menyampaikan jika jumlah utang ini lebih rendah dibanding belanja negara untuk sejumlah keperluan prioritas.
Yustinus mengungkapkan belanja negara yang lebih besar dari utang adalah untuk keperluan perlindungan sosial atau bansos, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, nilainya Rp 8.921 triliun.
Jadi, saat utang bertambah tetapi dana yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat sangat tercukupi bahkan lebih.
Prastowo juga mengunggah sebuah foto yang menjelaskan manfaat utang untuk kebutuhan rakyat, rinciannya adalah untuk bansos Rp 1.528,47 triliun, kesehatan Rp 1.138,35 triliun, infrastruktur Rp 2.768,99 triliun, dan pendidikan Rp 3.485,08 triliun. Rincian ini total selama periode 2015-2022.
Prastowo juga mengungkap pertumbuhan aset di Indonesia yang nilainya juga melebihi utang pemerintah. Ia mengatakan hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM (sumber daya manusia),” jelasnya dikutip Senin (5/6/2023).
Isu utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik usai Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyebutkan besaran utang yang telah dibayar pemerintah Indonesia. Ia mengungkap pembayaran utang pemerintah tembus Rp 1.000 triliun per tahun.
Hal ini disampaikan dalam agenda Milad ke-21 PKS di Istora Senayan beberapa hari lalu. JK menambahkan pembayaran utang Rp 1.000 triliun itu menjadi yang terbesar sejak Indonesia merdeka pada 1945.
“Ekonomi ada masalah dalam negeri dan luar negeri, tadi saya bicarakan utang, Mas AHY tadi mengatakan utang besar, ya, betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” katanya dilansir Detikcom. ***