Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Suwirpen Suib berharap Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) di Sumbar bisa lebih ditingkatkan. Saat ini IPI Sumbar masih belum maksimal dan memadai.
“Sampai tahun 2022, IPI Sumbar masih tergolong kelompok menengah. Artinya kondisi infrastruktur masih belum memadai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujar Suwirpen saat Fokus Group Discusion (FGD) di Padang, Kamis (19/10/2023).
Menurutnya, permasalahan utama infrastruktur di Sumbar karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan.
Pada APBD Tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp 6,5 triliun, alokasi anggaran untuk belanja modal hanya berkisar 12 persen. Alokasi khusus untuk belanja infrastruktur tidak sampai 10 persen dari total belanja daerah. Sebagian besar alokasi belanja habis untuk belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja pegawai.
“Apabila kita hanya mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah, maka butuh waktu lama untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini, bisa 10 atau 20 tahun baru kita bisa memenuhinya dan itupun tidak efektif untuk percepatan pembangunan daerah,” tambah Suwirpen.
Menurutnya, mengharapkan sumber pembiayaan dari DAK juga sulit, karena kebijakan dana transfer dari pemerintah ke daerah dalam beberapa tahun terakhir semakin berkurang.
“Hal ini tentu dapat kita pahami, karena banyak juga beban negara untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di sektor lainnya,” ujar Suwirpen.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dibutuhkan kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini. Daerah harus pandai berinovasi mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, baik dari potensi sendiri (APBD) maupun melalui skema pembiayaan lainnya.
