SUMBARKITA.ID — Direktur CV DD, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Marihot Pahala Siahaan mengatakan, penetapan AS sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan baik di internal Kantor Wilayah DJP Sumbar dan Jambi maupun dengan Korwas PPNS Polda Jambi.
Marihot mengatakan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terlebih dahulu melakukan penyidikan terhadap AS.
“AS diduga melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkap Marihot, Selasa (1/8/2023).
Marihot menjelaskan, dalam proses penyidikan, penyidik menemukan dua alat bukti sebagaimana disyaratkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014.
“Selanjutnya, penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi segera membuat dan menyelesaikan berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jambi melalui Korwas PPNS Polda Jambi. Berdasarkan permintaan penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Polda Jambi berkoordinasi dengan Polres Bangko untuk menahan AS selama 20 hari ke depan, dan dititipkan di Rutan Polsek Bangko,” sebutnya.
Sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, penahanan dilakukan sebab dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Adapun tindak pidana yang dilakukan tersangka yakni sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar.
Atau tidak lengkap selama kurun waktu tahun pajak 2020 (untuk SPT tahunan PPh) dan masa pajak Juni sampai dengan Juli 2020 (untuk SPT masa PPN). Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp452 juta.
Perbuatan tersangka tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan, dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.***