Sebelumnya diberitakan bahwa ICBS tidak membayar tunggakan retribusi mencapai ratusan juta rupiah. Informasi itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pengendalian Evaluasi Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota, Afriman Jahar. Ia menyampaikan bahwa ICBS menunggak pembayaran retribusi.
“Kami sudah melakukan penagihan, tetapi sampai sekarang belum dibayarkan,” ujar Afriman Jahar, Kamis (30/1).
Tunggakan tersebut diketahui berupa retribusi masuk kawasan lembah harau bagi wali murid ICBS. Afriman menjelaskan bahwa tiap wali murid yang masuk ke Harau digratiskan asalkan da stiker ICBS. Ia menginformasikan bahwa sebenarnya tiket tersebut sudah dibayar ICBS kepada pemda melalui pendapatan bersama.
“Dulu ICBS membayar Rp5 juta per bulan ke daerah. Setelah uji petik, ternyata kendaraan masuk wali murid melebihi Rp5 juta, sampai Rp28 juta per bulan. Sejak Oktober 2024, ICBS tidak lagi membayar sehingga tunggakan mencapai ratusan juta rupiah,” ujarnya.
Pemkab Lima Puluh Kota melalui Dinas Pariwisata sudah menyurati sekolah swasta tersebut untuk membayar kewajibannya sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kami juga sudah melayangkan teguran kepada ICBS. Apabila tidak ada juga iktikad baik dari ICBS, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara soal ini,” tuturnya.
