Padang – Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin kukuhkan Pengurus Wilayah Majelis Dai Kebangsaan (MDK) Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2026 di Hotel Rangkayo Basa Padang, Kamis malam (21/12).
Kamaruddin Amin mengatakan, salah satu fungsi dan tujuan adalah MDK bersama-sama pemerintah membantu meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Majelis Dai Kebangsaan merupakan sebuah refleksi, realitas keberagamaan dan keragaman di Indonesia. Dalam mengurus agama dan proses berbangsa bernegara meniscayakan dan mengharuskan adanya kolaborasi, sinergi dan kerjasama semua pihak,” kata Kamaruddin.
“Hal ini bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas beragama maupun berbangsa dan bernegara. Pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakan sendirian. Banyak sekali agenda pembangunan yang meniscayakan kehadiran tokoh agama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Barat (Kemenag Sumbar) melalui Kepala Bidang Urais, Edison mengatakan, MDK merupakan forum dai dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Edison menyebut, MKD perwakilan ormas menjadi benteng dakwah Islam Indonesia.
“Sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan masukan demi terwujudnya keharmonisan, kebhinekaan dan membangun moderasi di Indonesia,” ungkap Edison.
Keberadaan majelis dai kebangsaan ini diharapkan menjadi wadah bagi para dai dalam berdiskusi, mencari solusi serta membicarakan strategi-strategi dakwah di tengah perkembangan pesat teknologi dan informasi di tengah-tengah masyarakat.
“Tantangan dakwah semakin hari semakin berat. Untuk itu perlu dinilai, perlu sebuah forum bagi praktisi dakwah untuk melakukan kajian-kajian terkait metode dakwah yang tepat,” ujarnya.
Edison menilai, strategi dakwah di setiap daerah tentu berbeda. Dakwah bagi masyarakat perkotaan bersifat dinamis berbeda dengan dakwah bagi masyarakat milenial atau generasi Z ataupun dakwah di daerah 3T.
Keberadaan forum majelis dai kebangsaan ini tentunya menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. MKD menjadi wadah bagi para pengurus Ormas Keagamaan dalam mewujudkan kemajuan dakwah ke depannya.
“Anggota majelis dai kebangsaan ini adalah para dai yang telah mengikuti bimtek penguatan-penguatan dakwah dan moderasi beragama. Sehingga diharapkan dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang menyejukkan, memberikan pencerahan sesuai dengan isu-isu kekinian,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesejahteran Rakyat (Kesra) Al Amin berharap, Majelis Dai Indonesia menjadi wadah pemersatu umat. Organisasi baru ini diharapkan tidak menimbulkan gesekan di tengah umat.
“Harapan kita ke depan, majelis dai kebangsaan ini bisa bersinergi bersama pemerintah. Banyak agenda-agenda pembangunan dimana kalau melibatkan tokoh-tokoh agama ini Insya Allah akan sangat efektif,” ungkap Al Amin.
Forum dai kebangsaan ini kata Al Amin diharapkan bisa menciptakan kondisi menjadi lebih sejuk, lebih damai, lebih tenang sekaligus memperkenalkan Islam dalam versi yang utuh.
“Jadi agama itu di samping bicara tentang akidah, ibadah juga bicara tentang pembangunan, bicara tentang isu-isu kebangsaan, kebudayaan sehingga agama betul-betul dirasakan kehadirannya dirasakan urgensinya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” jelas Al Amin.
MKD wilayah Sumatera Barat ini dikukuhkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin. Sebagai Ketua, Yufrizal sekaligus Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf (Penais Zawa).
