PADANG, SUMBARKITA – Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Sumatera akan melimpahkan perkara W (74) tersangka kepemilikan bagian-bagian satwa dilindungi di Padang Panjang ke Kejaksaan Tinggi Sumbar.
Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan berkas perkara kasus yang menyeret W telah dinyatakan lengkap pada 6 Oktober 2022 lalu.
Kasus ini terkuak saat Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera dan BKSDA Sumbar melaksanakan operasi penertiban peredaran dan perniagaan tumbuhan dan satwa liar.
Tim melakukan pemeriksaan terhadap tempat kerja untuk pengawetan (opsetan) satwa milik W di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Senin (11/10/2022).
Merasa curiga atas tempat tersebut, tim melakukan penggeledahan. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan puluhan satwa dilindungi dalam keadaan mati yang telah berupa opsetan dari kulit dan bagian-bagian lain dari satwa dilindungi itu.
Tersangka, kata dia, dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
“Sebagai upaya konservasi satwa, Balai Gakkum KLHK Sumatera telah menangani beberapa kasus kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi. Seperti penjualan kulit harimau di Bener Meriah, dan penjualan sisik dan lidah tenggiling di Medan,” katanya, Kamis (13/10/2022).
Di tempat terpisah Kepala BKSDA Sumbar, Ardi Andono menyampaikan agar masyarakat Sumbar tidak membunuh, menyimpan, membeli, dan memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. (*)
Editor: RF Asril