PADANG, SUMBARKITA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Sumbar menduga terjadi pelanggaran HAM dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP Padang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang.
Pasalnya, terdapat salah seorang masyarakat yang melaporkan menerima tindak kekerasan dari oknum Satpol PP saat mendokumentasikan penertiban PKL di Pantai Padang pada Rabu, 17 Agustus 2022 lalu.
Subkorbid Penegakan Fungsi Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Firdaus menyebut jika terbukti melakukan tindakan kekerasan, pelanggaran HAM itu akan jauh lebih berat daripada sekadar penganiayaan.
“Pelanggaran akan tergolong penyiksaan karena dilakukan oleh aparatur negara,” kata Firdaus, Rabu (19/8/2022).
Meskipun dugaan kekerasan yang dialami salah seorang masyarakat itu perlu didalami dan dibuktikan lebih lanjut, Komnas HAM Sumbar tetap mendorong kepolisian untuk segera bertindak.
Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong pertanggungjawaban terkait tindakan atau sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada oknum Satpol PP yang terbukti melakukan tindakan kekerasan.
“Adapun mengenai proses hukum, sepenuhnya merupakan hak korban,” ungkap Firdaus.
Komnas HAM Sumbar juga akan segera mengomunikasikan kejadian itu kepada Wali Kota Padang. Termasuk membicarakan soal kejelasan nasib dari para PKL yang ditertibkan.
“Kita akan komunikasikan dengan Walikota, fokus kita mengenai kebrutalan penertiban ini, khususnya apa yang akan Pemko lakukan, karena kewenangan pada mereka,” katanya.
Sampai saat ini ada tiga orang yang melapor ke Komnas HAM Perwakilan Sumbar terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP Padang saat melakukan penertiban di Pantai Padang.
Sarah (23) salah seorang warga yang saat itu berada di lokasi, kepada SumbarKita mengaku ditarik dan dicekik oleh oknum penegak Perda itu saat merekam penertiban di Pantai Padang. (*)
Berita Terakait: Rekam Penertiban PKL di Pantai Padang, Perempuan Ini Mendapat Tindak Kekerasan dari Oknum Petugas
Editor: RF Asril