Epi menyebut, kebohongan Pemda Pessel terungkap saat acara persamaan persepsi dengan PPDI Pesisir Selatan di gedung Painan Convention Center (PCC) beberapa waktu lalu. Menurutnya, persamaan persepsi dilakukan Pemda Pessel, setelah mengetahui bahwa PPDI bakal melakukan audiensi.
“Tujuannya tentu audiensi ini gagal. Ketika kami mengetahui mereka bohong, akhirnya audiensi tetap dilanjutkan. Kemudian pada saat audiensi, ternyata bupati bohong lagi. Dengan gaya litaknya (lemasnya) ternyata di Ranperda dan Ranperbup siltap tetap dikurangi dan tunjangan dihapuskan. Tentu hal ini tidak bisa kami biarkan begitu saja, dan kami sepakat untuk menggelar aksi demo,” katanya.
“Mendengar bakal ada aksi besar-besaran tersebut, bupati beserta pejabatnya mengeluarkan surat dan mengklarifikasi disejumlah media online bahwa ADD akan dipenuhi 10 persen. Dan kami menduga ini akal-akalan mereka saja dengan harapan demo ini batal. Kami tentunya tidak mudah percaya begitu saja, karena sudah pernah dibohongi dua kali. Pertama yang bohong Sekda Mawardi Roska bersama Kepala DPKAD Pessel, Helen. Kedua, yang bohong itu Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar,” ucapnya lagi.
“Artinya mereka ini telah berjamaah melakukan kebohongan kepada perangkat nagari. Lalu, kami percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan pada konferensi pers kemarin? Jawabannya tentu tidak. Sebab, konferensi pers itu bukanlah perbuatan hukum. Dan ucapan bupati itu tidak apat dipertanggung jawabkan. Iya kalau dia penuhi janjinya, kalau tidak? Kemana PPDI akan mengadu?,” tuturnya.
“Maka dari itu, besok demo akan tetap kami lanjutkan dan gugatan untuk pembatalan Ranperbup itu sedang disiapkan oleh pusat bantuan hukum DPC Peradi Padang yang dipimpin oleh Bapak Hangky Mustav Sabarta selaku Penasehat Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan,” ujarnya. ***
