SUMBARKITA.ID – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, Epi Sofyan menegaskan bakal tetap menggelar aksi damai di depan kantor bupati meskipun sejumlah perangkat nagari mengaku mendapat tekanan dan ancaman oleh sejumlah pihak.
“Pada intinya kita tetap kembali ke pokok dasar, aksi ini dilakukan karena adanya bentuk protes atau penolakan dari perangkat nagari terkait wacana peraturan bupati yang mengurangi penghasilan tetap dan menghilangkan tunjangan mereka. Jadi, hanya itu tujuan aksi damai ini digelar, tidak ada arahnya kemana-mana,” ujar Epi Sofyan, Selasa (4/3/2023).
Epi menjelaskan, ketika ada sesuatu yang tidak pas atau melanggar ketentuan dan aturan undang-undang yang berlaku, tentu hal itu tidak bisa diterima begitu saja. Sebab, sangat merugikan banyak pihak.
“Tentu harus kita sampaikan dengan cara-cara yang elegan, seperti melalui audiensi, aksi damai, dan bisa juga dengan melakukan mogok kerja,” katanya.
Terkait persoalan ancaman akan diberhentikan perangkat nagari dari pekerjaannya, ia menilai itu bakal memperkeruh keadaan sehingga berujung pada persoalan-persoalan baru yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke depannya.
“Tidak semudah itu Pemda Pessel memberhentikan perangkat nagari. Sebab, tidak ada wewenang mereka di sana. Terkecuali ada pemaksaan dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya bupati atau camat memaksa wali nagari untuk memberhentikan perangkatnya,” katanya.
“Sebab musabab perangkat nagari itu diberhentikan, tentu harus memenuhi pelanggaran-pelanggaran yang sangat luar biasa, misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian tiga bulan sampai enam bulan berturut-turut tidak masuk kantor. Kalau diberhentikan tanpa sebab, tentu hal ini akan menambah persoalan-persoalan baru yang membuat kisruh di Kabupaten Pesisir Selatan,” ucapnya lagi.
Epi mengaku memang mendapatkan informasi terkait ancaman dan tekanan tersebut, namun ia memastikan hal itu dilakukan lantaran kepentingan sejumlah oknum tertentu saja.