SUMBARKITA.ID — Pasca diterbitkan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penerapan seragam sekolah terus mendapat penolakan oleh berbagai kalangan di Sumatera Barat. Terbaru, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumbar menyampaikan aspirasi tentang SKB 3 Menteri tersebut, yang dianggap tidak sesuai dengan kearifal lokal di Ranah Minang.
GNPF Ulama pun mendatangi DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi mereka, Senin (22/2/2021).
Ketua GNPF Ulama Sumbar, Jel Fathullah Al Anshary mengatakan SKB 3 menteri tentang aturan berbusana telah mencederai kearifan lokal budaya Sumatera Barat dan tidak mewujudkan tujuan pendidikan.
“SKB 3 Menteri ini bisa mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya. SKB 3 Menteri tidak layak secara hukum dan mencederai otonomi daerah,” ujar Jel Fathullah.
Menurutnya, SKB 3 menteri justru menimbulkan keresahan masyarakat, wali murid, pejabat daerah.
“SKB 3 Menteri harus dibatalkan. Kami menuntut DPR MPR RI memanggil dan menegur menteri bersangkutan,” tambahnya.
Terkait tuntutan tersebut, Jel Fathullah mengaku pihaknya menyerahkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk diteruskan ke pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan akan meneruskan aspirasi itu ke pemerintah pusat.
“Kita akan mengirim surat untuk meneruskan pesan yang disampaikan GNPF Ulama Sumbar,” ungkapnya.
Menurutnya, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Sumbar, juga dirasakan sebagian besar anggota DPRD Sumbar. (ag/sk)