SUMBARKITA.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menertibkan wajib pajak (WP) yang belum membayar pajak serta melakukan pembongkaran reklame tiang tidak berizin.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakarsa mengatakan penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti reklame tiang yang masih belum membayar kewajiban sejak September 2022 lalu.
“Hari ini kita menertibkan reklame tiang rokok, ada juga reklame elektronik dan reklame tiang hiburan. Untuk reklame tiang tadi ada 4 tempat dan beberapa tempat lainnya juga kita lakukan penyuratan WP agar memasang tapping box,” katanya, Senin (2/2/2023).
Ikrar mengungkapkan, sekitar Rp38 juta lebih pajak yang ditunggak oleh WP yang ditertibkan hari ini.
“Nominal tersebut bukanlah hal kecil yang bisa dibiarkan begitu saja, untuk itu kita lakukan penertiban terhadap WP yang membandel,” tegasnya.
“Karena sebelumnya WP yang menunggak puluhan juta ini telah kita surati beberapa kali, dan sampai hari ini tidak ada respon baik dari bersangkutan. Jadinya kita langsung ambil tindakan dengan membongkar reklame bersangkutan,” sambungnya.
Ikrar mengatakan pada tahun 2023 target PAD yang dibebankan kepada Bapenda meningkat dibandingkan tahun 2022 lalu.
“Pada tahun 2022 lalu beban PAD yang diberikan kepada Bapenda sebesar Rp561 miliar lebih, dan tahun 2023 ini meningkat kisaran Rp741 miliar lebih,” terangnya.
“Tidak ada waktu bagi kita, karena tugas kita lebih berat dibandingkan tahun 2022. Maka dari itu kita juga harus tegas terhadap seluruh WP yang ada di Kota Padang ini,” sambungnya.
Selain membongkar reklame tiang yang bermasalah, Bapenda juga lakukan penelusuran sekaligus memberikan surat imbauan kepada objek pajak untuk menggunakan tapping box atau smart tax untuk kesesuaian antara pendapatan dan pajak yang dibayarkan kepada Bapenda Padang. ***